NTVSatu.Com,Pontianak – Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menerima kunjungan kerja Komisi III DPR RI di Graha Khatulistiwa, Mapolda Kalbar, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Rabu (10/12/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto memaparkan berbagai tantangan keamanan kawasan, khususnya karena posisi Kalbar sebagai provinsi perbatasan, serta capaian penegakan hukum sepanjang tahun 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pipit menjelaskan bahwa Kalimantan Barat memiliki karakter geografis yang luas dan kompleks, dengan garis perbatasan langsung dengan Malaysia sepanjang 966 kilometer. Kondisi tersebut menjadi tantangan besar dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Dengan puluhan jalur tidak resmi di perbatasan, potensi pelanggaran hukum seperti peredaran narkotika, pertambangan ilegal, hingga persoalan pekerja migran menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kompleksitas wilayah membuat Polda Kalbar memerlukan penguatan di berbagai aspek, mulai dari penambahan personel, peningkatan sarana prasarana, hingga dukungan kebijakan strategis.
Kapolda juga menyoroti perubahan pendekatan penegakan hukum yang kini lebih mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan kemanfaatan bagi masyarakat.
“Penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga menghadirkan keadilan dan dampak nyata. Salah satunya melalui pengembalian kerugian negara,” jelasnya.
Sepanjang 2025, Polda Kalbar mencatat keberhasilan dalam penanganan perkara korupsi dengan nilai pemulihan aset mencapai Rp23,78 miliar. Capaian itu menempatkan Polda Kalbar sebagai salah satu jajaran dengan kinerja terbaik dalam pengembalian aset negara.
Selain itu, Kapolda turut menyampaikan kebutuhan mendesak untuk penguatan kelembagaan, termasuk pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara serta penambahan kuota pendidikan perwira guna meningkatkan kapasitas manajerial di wilayah hukum Kalbar.
