NTVSatu.Com – Sebagian publik tengah ramai menyoroti Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa yang perhatian publik di media sosial (medsos) dengan gaya komunikasinya yang khas, atau kerap disebut dengan gaya koboi.
Tak hanya soal gaya bicara, sebelumnya, Menkeu Purbaya pernah tampil di hadapan publik dengan mengenakan jaket biru tua berlogo angka 8 persen, simbol dari target pertumbuhan ekonomi nasional yang ia canangkan.
Dengan nada santai, Purbaya mengaku jaket tersebut merupakan pemberian langsung dari pihak Istana.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sebelumnya nih, dibagi dari sana. Dari orang istana,” ujarnya sambil menunjuk logo di dadanya yang bertuliskan “8 persen” saat meninggalkan Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, pada Selasa, 21 Oktober 2025.
Sikap percaya diri ini mencerminkan optimisme pemerintah untuk membawa ekonomi Indonesia tumbuh lebih cepat di tahun 2026 mendatang.
Dalam kesempatan berbeda, Purbaya menuturkan pertumbuhan konsumsi masyarakat pada kuartal IV-2025 diyakini akan menembus di atas 5,5 persen.
Angka itu disebut lebih tinggi dari laju pertumbuhan nasional pada kuartal II yang tercatat 5,12 persen.
Menkeu RI menilai peningkatan ini tak lepas dari kebijakan pemerintah yang mendorong likuiditas melalui penempatan dana Rp 200 triliun di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
“Data retail sales BI mulai naik di bulan terakhir ini, di September. Karena sebagian dampak dari uang yang saya gelontorkan mulai terasa di sistem,” kata Purbaya dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia INDEF di Jakarta, pada Selasa, 28 Oktober 2025.
“Saya pikir Oktober, November, Desember akan lebih terlihat dampaknya di ekonomi,” imbuhnya.
Di sisi lain, muncul fenomena “Purbaya Everywhere” di media sosial, yakni saat warganet memperbincangkan gaya komunikasi dan citra baru sang Menkeu.
Meski begitu, bagi sebagian kalangan publik, sorotan ini justru mengalihkan perhatian publik dari substansi kebijakan yang dijalankan.
Sindiran dari Pakar Ekonomi: Purbaya Everywhere
Pengamat Ekonomi sekaligus Analis Pasar Modal, Prof. Ferry Latuhihin menilai masyarakat Indonesia kerap terlena dengan gaya populis pejabat publik.
Ferry menyebut target pertumbuhan ekonomi 8 persen masih jauh dari realistis bila pemerintah terus bergantung pada belanja negara tanpa memperluas ruang bagi sektor swasta.
“Saya katakan negara ini terlalu dominan menyetir ekonomi,” ujar Ferry dalam siniar YouTube Rakyat Bersuara, pada Rabu, 29 Oktober 2025.
“Kita harus memberikan space yang lebih besar kepada swasta untuk beraktivitas ekonomi, karena swasta yang lebih tahu,” tambahnya.
Ferry Latuhihin Soroti Suntikan Bansos
Ferry menilai, kebijakan pemerintah yang mengandalkan pajak tinggi dan redistribusi melalui bansos bukan cara organik untuk mendorong ekonomi tumbuh berkelanjutan.
“Ketika penerimaan negara gemuk, barulah pemerintah suntik dana langsung ke masyarakat. Tapi itu bukan langkah yang struktural,” tegasnya.
Ekonom itu menambahkan, aktivitas ekonomi di sektor swasta belum bergerak signifikan karena ruang konsumsi publik masih terbatas.
Dampaknya, penyerapan tenaga kerja rendah dan masyarakat sulit meningkatkan pendapatan.
Ferry lantas menyoroti kecenderungan publik mudah terpengaruh oleh citra dan komunikasi pejabat di medsos.
“Masyarakat Indonesia itu seringkali tertipu oleh gaya-gaya. Gampang sekali kita menipu masyarakat dengan medsos, terlebih sekarang hidup dalam era post-truth,” terangnya.
Langkah Administratif Bukan Kebijakan Nyata
Ferry juga mempertanyakan efektivitas langkah Menkeu Purbaya dalam menempatkan dana pemerintah di Himbara.
Menurutnya, kebijakan tersebut hanya bersifat administratif, bukan strategi fiskal yang benar-benar baru.
“Sekarang Purbaya selalu menjadi perbincangan dengan gaya-gaya yang disebut koboi, tapi sayangnya saya tidak peduli,” terang Ferry.
“Yang saya pedulikan, kebijakannya apa? Itu harus jelas. Pemindahan dana ke Himbara hanya soal administratif, bukan kebijakan fiskal yang nyata,” tukasnya.
