NTVSatuCom, Jakarta – Kelesuan ekonomi rakyat kecil kembali mencuat. Pedagang kaki lima (PKL) dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di berbagai daerah mengeluhkan kondisi pasar yang semakin sepi dan omzet yang terus merosot.
Keluhan tersebut disampaikan langsung oleh Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI-P) kepada Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman dalam pertemuan dikantor Kementerian UMKM Gedung Smesco Indonesia, Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tepatnya rabu 28 Jabuari 2026, jajaran APKLI Perjuangan dipimpin Ketua Umum dr. Ali Mahsun Atmo, M.Biomed., menyampaikan bahwa melemahnya daya beli masyarakat menjadi persoalan utama yang dirasakan PKL dan UMKM di pasar rakyat, warung kelontong, hingga sentra kuliner di seluruh Indonesia. Juga dampak ekonomi digital.
“Kondisi PKL dan UMKM saat ini benar-benar memprihatinkan. Pasar sepi, omzet anjlok. Ini bukan hanya terjadi di kota besar, tetapi juga di daerah,” tegas Ketua Umum APKLI-P Ali Mahsun ATMO di hadapan Menteri UMKM, Maman Abdurrahman.
Dokter ahli kekebalan tubuh ini juga menyoroti dampak ekonomi digital yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada pelaku usaha kecil. Selain itu, Ia mengungkapkan efek lanjutan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan hampir satu tahun. Menurut laporan dari berbagai daerah, banyak kantin sekolah terpaksa tutup. Usaha kuliner di sekitar sekolah ikut terdampak, bahkan tidak sedikit yang gulung tikar. Di sisi lain, harga kebutuhan pokok justru meningkat, memicu kekhawatiran akan risiko inflasi yang lebih tinggi
*Dorong Reformasi KUR Jadi MUPP*
Dalam pertemuan tersebut, APKLI-P mendorong pemerintah untuk melakukan terobosan kebijakan atau reformasi dengan mengubah skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi kredit MUPP (Modal Usaha Produktif dan Pendampingan) melalui penerbitan Peraturan Presiden.
Ali Mahsun yang pernah emaban amanah ]embantu Rektor Undar Jombang Jatim 2010-2012 ini menilai, selama hampir dua dekade sejak KUR diluncurkan 2007 pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ribuan triliun rupiah telah dikucurkan, namun dampaknya belum signifikan terhadap peningkatan kualitas dan daya saing UMKM. Bahkan banyak terjadi penyalagunaan.
“Kelemahan mendasar KUR, pertama, minimnya pendampingan dari hulu ke hilir. Tanpa pendampingan yang kuat, tingkat kemacetan kredit PKL dan UMKM bisa mencapai 40–50 persen. Hal ini juga pernah disampaikan mantan Menkop dan UKM RI, Adi Sasono kepadanya. Akibatnya, banyak kredit macet dan pelaku usaha sulit naik kelas. Kedua, tidak memberi kesempatan bagi milenial gen z dan pengangguran membuka usaha baru. Kondisi ini dinilai menghambat upaya Indonesia sukses jemput puncak bonus demografi 2030, yang membutuhkan setidaknya 100 juta UMKM unggul dan berdaya saing, ujar Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI 1995-1998.
*Gerakan Pasar Rakyat dan Satu Data UMKM*
Selain reformasi pembiayaan, APKLI-P mengusulkan revitalisasi dan integrasi pasar rakyat dan PKL UMKM melalui Gerakan Pasar Rakyat (GPR) diseluruh tanah air. Mereka juga menyatakan dukungan penuh satu data nasional UMKM melalui platform SAPA UMKM serta tata kelola satu rumah Holding UMKM Indonesia.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman merespons positif berbagai aspirasi tersebut. Ia menyatakan komitmen pemerintah untuk terus mendorong UMKM naik kelas melalui pendampingan, permodalan, digitalisasi, dan peningkatan kapasitas usaha.
Maman bahkan memberikan arahan langsung kepada Deputi Usaha Mikro Kementerian UMKM, Riza Damanik, untuk menindaklanjuti aspirasi APKLI Perjuangan secara cepat dan konkret, serta menyiapkan gerakan pasar rakyat (GPR) diseluruh Indonesia.
“Kami terus berupaya agar UMKM memiliki peran sentral dalam program unggulan Presiden Prabowo, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG)”, ujar Menteri UMKM Maman Abdurrahman.
