NTVSatu.Com – Menurut berita Diaspora Aceh di Kuala Lumpur, sebanyak 500 ton bantuan bencana logistik masyarakat Aceh diaspora di Malaysia belum dapat diproses untuk dikirim dari pelabuhan Klang, Malaysia ke Aceh karena pemerintah tidak menetapkan bencana banjir bandang Sumatera sebagai bencana Nasional.
Sementara saat menjawab adanya bantuan dari Malaysia dan China yang sudah masuk di Aceh, Menhan Jenderal (Purn) TNI, Sjafrie Sjamsoeddin di Makassar tgl.9 Desember 2025, mengatakan bahwa hal itu bantuan personal kepada Gubernur Muzakir Manaf (Mualem) untuk mencari jasad-jasad korban yang hilang, bukan bantuan asing bagi bencana banjir itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Paradoks terjadi! Pada saat bencana maka sesungguhnya langkah pertama yang utama adalah memastikan penyelamatan bagi nyawa para korban. Syukur-syukur berlomba cepat-cepatan bagi jiwa yang masih hidup agar bisa diselamatkan.
Nyawa manusia adalah prioritas dari semua aksi pertolongan lainnya. Begitu ilmu yang saya dapat ketika mengikuti leadership training on disaster crisis management – Pelatihan Kepemimpinan bagi manajemen krisis bencana saat bekerja di NGO Internasional.
Mengikuti berita TV dan media online dalam upaya penanganan bencana banjir Sumatera awal Desember ini, tampak sekali publik punya kesan yang negatip pada management penanganan bencana itu. Khususnya kesan dari pihak masyarakat yang terdampak langsung bencana tersebut.
Membaca respon Presiden Prabowo yang sangat serius atas bencana yang telah menewaskan hampir 1000 jiwa, 5000 orang luka, hampir sejuta pengungsi dan 250-an orang yang masih hilang – entah keluyuran ke mana, ada dua kemungkinan yang terjadi:
Pertama, Tim pemerintahan Presiden Prabowo seperti tak terkoordinasi dengan baik guna efektivitas pola penanganan korban Bencana ekologis tersebut. Meski Presiden sudah mendorong TNI-Polri di barisan depan dalam berbagai tindakan. Apakah soliditas di dalam Kabinet bermasalah?
Kedua, Tim Komunikasi pemerintah buruk dalam mengkomunikasikan penanganan bencana tersebut. Padahal pemerintah sangat mendominasi media. Justru yang tampak pada publik adalah para pejabat menggunakan momentum bencana Sumatera itu seakan sebagai panggung Personal Branding agar Bunga Citra-nya Lestari. Padahal mereka pejabat Negara, pelayan publik, bukan artis Bunga Citra Lestari!
Saya ingat pernyataan Filsuf Romawi kuno, Marcus Tullius Cicero berkata: Salus Populi Suprema Lex Esto – Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Ini adalah diktum dasar politik hukum bernegara yang paling kuno dan mendasar. Keselamatan rakyat adalah tanggungjawab tertinggi dari pejabat pemerintah dalam hidup ber-Negara!
Falsafah tata kelola Negara ini telah ada puluhan tahun sebelum Yesus Kristus lahir yang diperingati sebagai Natal. Maka dalam pengabdianNya, Yesus Kristus berkata: “Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya”.
Tentu menjadi hal yang menyedihkan ketika rakyatnya berjibaku untuk bisa selamat dari bencana yang mematikan, justru pemimpin yang katanya mau mengabdi sebagai pejabat negara malah pergi Umroh atau pergi ke luar negeri. Kepemimpinan model apa itu?
Bayangkan, para korban bencana bagaikan domba-domba yang penuh luka dengan nyawa antara hidup atau mati tapi tanpa ada Gembala. Ini paradoks! Paradoks Desember yang memperdalam duka di masa Adven karena tingkah polah yang telanjang oleh para pejabat Negara.
Paradoks Desember: Renungkan!
Pertama, “Marilah kita membangun Bunga Citra kita agar tetap Lestari di tempat bencana maupun di berbagai acara Gerejawi.”
Kedua, “Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita.”
Semoga Tuhan menolong dan menjadi penyelamat sejati bagi para korban bencana Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat! Salam Doa masa Adven.
Sumber Berita: Dr. Andersius Namsi, Ph.D
