NTVSatu.Com, Jakarta – 18 Desember 2025 Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menargetkan sebanyak 63 juta pekerja formal dan informal terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2026. Ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi setiap warga negara sebagaimana amanah Pembukaan UUD 1945.
Untuk mewujudkan target strategis tersebut, BPJS Ketenagakerjaan RI resmi menjalin kemitraan dengan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI-P).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penandatanganan kerja sama ini dilakukan oleh Ketua Umum APKLI-P, dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed, dan Deputi Direktur Kepesertaan Program Khusus dan Keagenan BPJS Ketenagakerjaan RI, drg. Faizal Rachman, pada Kamis, 18 Desember 2025, bertempat di South Kitchen, Setiabudi, Jakarta Selatan.
Turut hadir dari BPJS Ketenagakerjaan antara lain Asisten Deputi Usaha Mikro dan Kecil Hery Tohari, Kepala Cabang Salemba Jakarta Pusat Brian, beserta jajaran. Dari APKLI-P hadir Sekretaris Jenderal M. Yusro Khazim, Wakil Ketua Umum M. Zahruddin dan Ahlan Elfaz, Ketua OKK Riskal Arief, Ketua Hubungan Antar Lembaga Hotman Situmorang, Ketua DPW DKI Jakarta Hadi Setiono, serta para ketua daerah Jakarta Utara, Barat, Timur, Selatan, dan Pusat.
*Kemitraan Strategis Perluas Perlindungan Pekerja Informal*
Deputi Direktur Kepesertaan Program Khusus dan Keagenan BPJS Ketenagakerjaan RI, drg. Faizal Rachman, menjelaskan bahwa kemitraan dengan APKLI-P merupakan langkah mendasar dan strategis untuk memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja informal.
“Di Indonesia terdapat sekitar 144 juta angkatan kerja, dengan 101 juta di antaranya berpotensi membutuhkan perlindungan jaminan sosial. Sebanyak 60 juta pekerja sektor informal. Namun hingga saat ini, baru sekitar 42 juta peserta yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, termasuk 10,6 juta pekerja informal,” jelas Faizal, mengutip hasil rapat tingkat kementerian ketenagakerjaan yang disampaikan Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Eko Nugriyanto, tutur Faizal Rachman, putra asli Banjarmasin Kalimantan Selatan.
*APKLI-P Siap Buka Agen Perisai di Seluruh Indonesia*
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum APKLI-P dr. Ali Mahsun ATMO menegaskan bahwa mulai Januari 2026, APKLI-P akan merealisasikan kerja sama ini dengan membuka Kantor dan Keagenan Perisai BPJS Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia.
“Agen Perisai APKLI-P akan hadir di setiap kawasan ekonomi strategis dan sentra ekonomi rakyat, mulai dari pasar rakyat, kawasan wisata, moda transportasi, pusat perbelanjaan, warung kelontong dan kuliner, hingga PKL dan UMKM berbasis teritorial maupun mobile,” ujarnya.
APKLI-P juga akan mendorong pembiayaan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp16.800 per bulan bagi pedagang dan pekerja informal yang mampu secara mandiri. Sementara bagi yang tidak mampu, APKLI-P akan mengupayakan skema subsidi pemerintah, CSR BUMN/BUMD, serta sektor swasta.
*Dorong Peran Pemerintah Daerah*
Sebagai tindak lanjut, APKLI-P akan segera menyurati kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota, serta BUMN/BUMD dan perusahaan swasta di seluruh Indonesia. Langkah ini bertujuan mendorong pemerintah daerah menerbitkan Surat Edaran yang mewajibkan pedagang dan pekerja informal menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, demi perlindungan dan peningkatan kesejahteraan mereka.
“Ini bukan sekadar program jaminan sosial, tetapi investasi negara untuk melindungi rakyat kecil dan menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045,” tutup dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed.
